Busyro Muqoddas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, mengaku keberanian dirinya maju sebagai ketua KPK antara lain didorong pengalamannya sebagai aktivis Muhammadiyah. Organisasi massa berbasis agama tersebut, baginya, tidak asing terhadap mental anti korupsi. Bahkan Muhammadiyah memiliki tradisi antikorupsi yang sangat kuat.

Muhammadiyah memiliki mentalitas memberi, bukan meminta. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan setiap kegiatan Muhammadiyah, sebagai contoh peserta bukannya datang untuk mendap atkan honor seperti kegiatan lain atau organisasi lain, melainkan malah diminta memberi Sumbangan Wajib Perorangan (SWP) dan Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) untuk membiayai sendiri kegiatan dan organisasinya, katanya disambut tawa hadirin.

Busyro menyampaikan itu pada hari kedua acara tausiyah Ramadhan, acara tahunan setiap Ramadhan yang diikuti seluruh Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Jawa Timur. Tahun ini acara berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu dan Minggu (13-14/8 ) lalu di Malang (Jawa Timur).

Acara dibuka Ketua Umum PP Muhammdiyah Prof Dr Din Syamsuddin, dihadiri antara lain Rektor UMM Dr Muhajjir Effendy. Bukannya organisasi memberi pada warganya, umat Muhammadiyah malah memberi pada organisasi. "Jadi kegiatan Muhammadiyah itu dibiayai secara swadaya, bukan sebaliknya ikut kegiatan lalu berharap dapat uang transpor," katanya .

Pada kesempatan lain, Rektor UMM Muhajjir Effendy bercerita, di Muhammadiyah ada juga rapat anggaran pada organisasi secara nasional dan di tingkat wilayah dan lokal. Anggaran dibuat dan para pengawas juga mencoreti usulan mana yang tidak perlu. "Tapi harap diketahui, uangnya tidak pernah ada. Uang itu kami usulkan sendiri, kami cari sendiri. Bukan seperti anggaran pemerintah yang dicoreti karena akan diberi anggaran. Itulah uniknya organisasi ini, disisi budaya kemandirian anggaran."

Itulah sebabnya, lanjut Busyro, ia mengaku merasa penting untuk menegaskan ini kepada warga Muhammadiyah, karena latar belakang budaya mandiri dan tanpa korupsi ini terbukti bisa berfungsi sebagai benteng pribadi dan berharap bisa menjadi semangat komunitas yang berjumlah lebih massif.

"Pencegahan korupsi yang tumbuh sebagai mental organisasi saya yakin berasal dari nilai dan konsep keluarga sakinah warga Muhammadiyah yang telah menjadi tradisi untuk ditumbuhkan selama ini," katanya. Maka, menjadi sulit dimengerti, bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata koruptornya juga banyak yang muslim, bahkan idiom-idiom korupsi juga menggunakan istilah-istilah dalam budaya Muslim.

Misalnya, untuk pencalonan kepala daerah ada transaksi antara calon dengan Parpol dengan istilah mahar , yang artinya semula adalah mas kawin dalam perkawinan. Begitu juga praktik-praktik manipulasi uang hasil korupsi digunakan untuk biaya umroh. Ada juga istilah korupsi berjamaah, yang logikanya diambil dari istilah seperti beribadah bersama-sama. Ini yang mestinya harus dikritisi umat muslim dan warga bangsa. Muhammadiyah mestinya bisa berdiri di garda depan, untuk menjadi menjadi pencegah korupsi .

Korupsi, lanjut Busyro, merupakan praktek perampasan uang negara. "Uang negara berasal dari pajak yang dikumpulkan dan dibauar oleh rakyat. Jadi korupsi adalah perampasan uang rakyat atau uang ummat. Oleh karena itu siapapun yang menghalang-halangi orang yang melawan korupsi berarti dia melawan ummat," tegasnya.

Busyro menuduh, korupsilah yang menjadikan sejumlah masalah di negeri ini. Sebanyak 70 juta penduduk masaih dalam kegelapan karena rumahnya tanpa listrik. Sebanyak 52,5 persen konsumsi sangat tergantung dari BBM subsidi dan menghabiskan 20 persen APBN untuk subsidi. Sebanyak dua per tiga penduduk Indonesia masih mengkonsumsi kurang dari standar 2.100 kalori pe r hari, dan artinya sebagian besar penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan.

Sebanyak 50 juta kaum miskin perkotaan tak memiliki akses terhadap air bersih, sementara hanya sembilan persen yang memiliki akses. Masih lagi ditambah 1,6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, sehingga 39 persen habitat alami telah musnah. "Korupsi telah menjadi penghambat utama upaya bangsa ini memberantas kemiskinan," tegasnya. Demikian catatan online Orangapatiang yang berjudul Busyro Muqoddas.