Sidang Paripurna

Ada yang menarik saat dilaksanakan sidang paripurna membahas Raperda soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2011 kemarin. Sebab, saat sidang berlangsung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo tiba-tiba pamit meninggalkan ruang sidang. Gubernur mendadak harus berangkat ke Jakarta dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak ayal, banyak orang perserta sidang terusik ingin mengetahui apa yang tengah terjadi. Muncul kabar Soekarwo dipanggil dalam rangka pembahasan adanya isu rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Ketua Fraksi Hanura Damai (FHD), Kuswanto membenarkan kalau Soekarwo sudah sejak lama diminta Presiden SBY untuk masuk dalam kabinet. "Saat itu beliau lebih mementingkan rakyat Jatim, sehingga menolak diangkat menjadi pembantu Presiden. Tapi, kalau sekarang jelas berbeda sebab --Pakde Karwo-- panggilan akrabnya, sudah menjadi kader Partai Demokrat. Jadi, menurut saya kalau yang minta ketua dewan penasihat, tentu beliau sulit menolak," kata Kuswanto di Surabaya, Rabu 21 September 2011.

Dia menambahkan, selain sumber daya manusia, kapabilitas Soekarwo tidak diragukan. Karena dirinya sudah teruji mampu memimpin Provinsi Jatim dengan baik. Menurut dia, Soekarwo sudah saatnya masuk dalam tataran politik pemerintah pusat karena memang telah mumpuni.

Selanjutnya, jika Soekarwo 'naik' ke pusat, maka tampuk kepemimpinan di Jatim secara otomatis berpindah ke wakilnya, Saifullah Yusuf. Sementara itu, untuk posisi wagub yang kosong, maka DPRD Jatim bisa melakukan pemilihan untuk menentukan pengganti posisi wakil gubernur.

"Kalau ada pemilihan wagub baru, saya akan ikut mencalonkan," kelakar politisi asal Sidoarjo ini. Senada itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu juga membenarkan pemanggilan Gubernur Jatim Soekarwo secara mendadak oleh Presiden SBY ada kaitannya dengan reshuffle kabinet. "Kabar dari teman-teman di pusat memang santer bahwa nama Soekarwo masuk dalam isu reshuffle. Tapi, di kementerian apa, saya tidak tahu. Sebab itu hak prerogatif Presiden," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, sebenarnya rakyat Jatim rugi jika ditinggalkan Soekarwo, karena dia sangat baik dalam memimpin Jatim. Namun, masyarakat Jatim tidak boleh mengedepankan ego kedaerahan demi kepentingan nasional yang lebih besar.

"Jatim harus rela bila ditinggalkan Pakde Karwo. Sudah saatnya dia naik ke tingkat nasional, sebab dia juga tengah dipersiapkan demokrat untuk wapres pada 2014," ungkap Sabron. Demikian catatan online Orangapatiang yang berjudul sidang paripurna.