Kebijakan Yang Tidak Populer

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepertinya memahami kalau kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan yang tidak populer. Karena itu SBY pun mengundang petinggi partai koalisi untuk membahas rencana kenaikan BBM tersebut.

Menurut SBY, pembahasan yang dilakukan antara petinggi partai koalisi dengan Presiden, Wakil Presiden, dan menteri terkait berjalan secara konstruktif. Saya serta perwakilan pemerintah lain jelaskan dinamika perekonomian terkini," ucap SBY. "Partai politik sampaikan pandangan," jelasnya.

Sejumlah pandangan yang disampaikan partai peserta koalisi antara lain APBN-P yang disesuaikan, subsidi dikurangi, penyesuaian harga minyak, serta dampak sosialnya terhadap masyarakat. Meski begitu, SBY menyebut pembahasan yang dilakukan peserta koalisi ini tidak melanggar konstitusi, terutama UU APBN. "Keputusan tidak pada forum konsultasi ini. Tetap pada aturan main dan konstitusi, sesuai UU yang berlaku," jelas SBY.

Forum konsultasi ini sendiri, menurut SBY, dilakukan atas kesadaran partai koalisi dalam terciptanya kebijakan terbaik. APBN-P diharapkan bisa rampung dengan baik. Diharapkan menjadi APBN yang sehat dan bisa menyelamatkan perekonomian kita," tutur SBY.