Program Swasembada Pangan

Komisi IV DPR mendesak pemerintah agar menambah alokasi dana Kementerian Pertanian minimal 10 persen dari APBN agar program swasembada pangan dapat dipercepat. Sebab, dana yang dianggarkan bagi Kementan saat ini masih sangat kecil, yaitu 1,3 persen dari APBN 2012 atau sekitar Rp17,8 triliun.

"Dana ini tidak cukup untuk merevitalisasi infrastruktur pertanian dan tidak bisa mempercepat program swasembada pangan 2014," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, Jumat 27 Juli 2012. Menurutnya, naiknya harga kedelai yang membuat pengusaha kecil semakin merana menunjukkan bahwa negara tidak berdaulat di bidang pangan. Sebab, sebagian besar komoditas pangan, beras, kedelai, jagung, daging, garam, susu, gandum adalah impor.

"Belum lagi impor hortikultura. Kondisi pangan nasional sangat ditentukan oleh negara produsen dan pelaku usaha impor yang mengendalikan pasokan dan harga," tambah Viva. Komisi IV juga mendesak pemerintah untuk mengambil-alih kendali pasokan dan harga bahan pangan yang selama ini ditentukan oleh mekanisme pasar.

"Kami juga meminta pemerintah mensinergikan hasil riset pertanian yang berkualitas, terutama yang dilakukan perguruan tinggi dan Balitbang Pertanian dengan industri pertanian yang melibatkan pihak investor dan para entrepreneur," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN ini.

Viva melanjutkan, pemerintah dan aparat hukum harus melakukan proses penyelidikan terhadap kemungkinan adanya mafia tata niaga kedelai yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Akibat kenaikan harga kedelai, menyebabkan penurunan keuntungan pengusaha tahu tempe. Bila ini dibiarkan akan terjadi proses pemiskinan secara sistemik akibat harga pangan yang tidak terkendali," tuturnya.